Politik Identitas: Perdebatan yang Mewarnai Tahap Menuju Pemilihan Presiden 2024

 

Indonesia adalah negara dengan keragaman agama tinggi dengan prinsip-prinsip kebhinekaan yang harus dijaga. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas terus menjadi perbincangan hangat. Terlebih lagi menjelang pemilihan presiden yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang.

Politik identitas mengacu pada agenda, aksi, dan aktivitas politik yang berdasarkan pada identitas kelompok seperti ras, agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, atau karakteristik sosial lain. Mereka yang mendukung politik identitas beranggapan bahwa kelompok-kelompok ini harus diperhitungkan secara khusus dalam proses pembuatan kebijakan agar kepentingan dan hak-hak mereka dapat terwakili dengan baik.

Perdebatan tentang politik identitas mencapai puncaknya dalam konteks pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan dan tindakan tokoh-tokoh politik yang lebih menonjolkan identitas kelompoknya dalam upaya untuk memperoleh dukungan massa.

Beberapa kalangan menganggap bahwa politik identitas dapat memecah belah masyarakat mengingat risiko timbulnya konflik akibat penonjolan perbedaan identitas. Isu-isu yang berkaitan dengan identitas, termasuk agama, etnis, dan kebudayaan, dapat menjadi pemicu perpecahan dan ketegangan di tengah masyarakat.

Melihat perdebatan terkait politik identitas tersebut, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Muhammad Chaeroel Ansar mengatakan bahwa salah atau tidaknya hal ini tergantung dari perspektifnya.  

“Dari perspektif political praktis atau praktik politik mensahkan atau memungkinkan terjadinya politik identitas karena tidak ada satu pun identitas atau kelompok yang terlepas dari identitas. Jadi apa pun manusia di muka bumi ini entah itu dia berdiri sebagai individu atau pun berdiri sebagai kelompok bahkan berdiri sebagai partai politik atau sebagai legislatur, mereka terhubung pada identitas tertentu,” jelas Muhammad Chaeroel Ansar.

Meskipun begitu, penting untuk mencatat bahwa politik identitas tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah, budaya, dan dinamika sosial masyarakat. Setiap negara memiliki tantangan dan perspektif yang unik terkait dengan politik identitas.

Di Indonesia, salah satu isu yang sedang menjadi perdebatan hangat adalah agama. Politisi mencoba memanfaatkan identitas keagamaan mereka untuk menarik pemilih. Mereka menekankan pentingnya mempertahankan identitas agama yang konservatif  untuk memenangkan hati dan dukungan sebanyak mungkin dalam pertarungan politik yang kian kompetitif.

Menurut Chaerul politik berbasis agama atau spiritualitas bisa jadi etis apabila digunakan di negara barat seperti Amerika karena islam sangat terpinggirkan di sana. Para politisi dapat menguatkan islam dengan politik identitas berbasis islam. Akan tetapi, menurutnya hal itu tidak etis dalam kondisi Indonesia hari ini.

Menurutnya di Indonesia, islam tidak perlu untuk menguatkan identitasnya dalam politik karena hampir semua anggota legislatif berlatar belakang agama islam. Selain itu, apabila melihat dari sejarahnya, politik identitas sebenarnya selalu merujuk pada kelompok kelompok marginal seperti identitas perempuan, identitas suku, dan ras.

“Ini sejarah yang kita bisa pelajari bahwa politik identitas itu selalu berpihak atau merujuk pada identitas yang terpinggirkan atau identitas yang minor bukan identitas yang mayor. Nah, apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan 100% politik identitas tetapi itu populisme islam. Jadi gerakan populisme islam, bagaimana islam dijadikan sebuah politik yang populer di Indonesia” ucap Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin tersebut.

Meskipun tidak bisa menjadi jaminan bagi presiden atau calo atau kandidat, Chaeroel sepenuhnya yakin bahwa politik identitas pasti akan efektif untuk digunakan.

“Nah populisme kalau kita merujuk pada kerangka yang lebih detail lagi, populisme islam itu sangat kuat di Indonesia. Kita bisa buktikan melalui beberapa pemilu sebelumnya seperti di Jakarta, di 2019 bahkan di Kalimantan juga ada, bagaimana identitas islam itu dipakai atau dijadikan alat untuk menggaet suara mayoritas” jelasnya.

Selain politik identitas, ia juga menegaskan bahwa terdapat strategi politik lainnya yang akan dijalankan oleh semua partai politik.

“Strategi yang pertama berbasis program atau programmatic politic. Yang kedua money politic atau politik uang. Yang ketiga identity politic atau politik identitas. Nah tiga strategi ini saya yakin semua partai atau semua kandidat menggunakannya, tidak ada satu pun partai yang tidak menggunakan ketiga strategi tersebut” ucap Chaeroel.

Menghadapi situasi ini, penting bagi masyarakat untuk tetap memperhatikan visi, program kerja, dan integritas calon dalam menangani isu-isu krusial yang dihadapi bangsa ini. Sedangkan, media dan lembaga pendidikan diharapkan memberikan informasi yang akurat dan obyektif terkait isu-isu politik termasuk politk identitas agar masyarakat mampu membuat keputusan yang bijaksana dalam menentukan masa depan negara.